Jatim.GenPI.co - Kegiatan di gedung DPRD Kota Surabaya per Senin (5/7) yang lalu menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau WFH untuk seluruh jajaran.
Kebijakan itu juga berlaku kepada para staf dan pegawai disana.
BACA JUGA: Wali Kota Surabaya Minta RS Lapangan Tembak Segera Beroperasi
Meski begitu anggota legslatif Kota Surabaya memastikan jika kegiatan kedewanan dan pelayanan aduan masyarakat masih tetap dijalankan melalui daring.
Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya, Anas Karno.
"Kegiatan-kegiatan tetap berjalan. Kita secara online," kata Anas saat dikonfirmasi GenPI.co, Selasa (6/7).
Politisi PDI Perjuangan Kota Surabaya ini juga tak mempermasalahkan kebijakan WFH. Menurutnya yang terpenting adalah pelayanan terhadap aduan masyarakat itu tetap berjalan.
Baginya tak ada perbedaan antara berkegiatan secara offline maupun online. Itu hanya perihal mekanisme saja.
"Kita akan mengundang (hearing) dengan zoom," ujarnya.
Menurutnya, untuk WFH sendiri dimaksudkan mengurangi tingkat penyebaran Covid-19. Apa lagi kasus saat ini juga terbilang tinggi.
"Kan kemarin beberapa anggota dewan termasuk saya juga positif," ujarnya.
Hal senada juga disampaikan oleh anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Tjutjuk Supariono. Kegiatan komisinya tetap berjalan seperti biasa, tetapi menggunakan daring.
"Lewat online semua selama 2 minggu ini. Kalau seandainya rapat (hearing) dijadwalkan selesai PPKM ini, maka kita lihat (PPKM) diperpanjang atau enggak," jelasnya.
BACA JUGA: Wali Kota Eri Target September Warga Surabaya Sudah Tervaksin
Tjutjuk menjelaskan, kebijakan yang diterapkan pimpinan DPRD untuk melakukan WFH secara total ini adalah pilihan yang relevan.
"Angka Covid-19 kan tinggi, jadi ini juga sebagai langkah support pemkot (Surabaya) juga dengan menerapkan WFH dan kegiatan secara daring," terang Politisi asal Fraksi PSI ini. (nan)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News