PPKM Darurat di Jawa Timur Disorot, 8 Daerah Dapat Nilai Minor

08 Juli 2021 13:00

Jatim.GenPI.co - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyoroti Jawa Timur dan Bali. 

Luhut yang juga Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali itu meminta mobilitas warga di dua provinsi tersebut diperkatat. 

BACA JUGA: Permintaan Gubernur Khofifah Tolong Diperhatikan

"Sampai tanggal 6 Juli, kami lihat kabupaten/kota yang berwarna hitam masih banyak di Jawa Timur dan Bali," ujar Luhut dalam keterangan tertulisnya, Kamis (8/7). 

Menurutnya, mobilitas penduduk di Jawa Timur dan Bali masih belum menunjukkan penurunan signifikan. "Ini perlu mendapatkan perhatian lebih ketat, kuncinya pengetatan," katanya. 

Ia meminta mobilitas penduduk bisa ditekan signifikan hingga 30 persen untuk menekan penyebaran Covid-19, meskipun idealnya 50 persen. 

"Ini berkali-kali saya katakan, 30 persen itu batas minimum. Kita mau sebenarnya penurunannya itu 30-50 persen, ya paling tidak 40 persen. Baru itu akan menjadi membaik," bebernya. 

Dia juga menyoroti penurunan mobilitas penduduk yang masih rendah, yakni di Mojokerto, Jember, Banyuwangi, Nganjuk, dan Kota Pasuruan.

Sedangkan kabupaten/kota lainnya sudah menunjukkan penurunan mobilitas, kecuali Sampang, Pamekasan, dan Kota Batu.

Kemudian untuk Bali, Luhut mengungkapkan ada 10 kabupaten/kota dengan penurunan mobilitas terendah yaitu Karangasem Bali dengan penurunan mobilitas 4,72 persen, Tabanan Bali 7,00 persen, dan Jembrana Bali 7,11 persen. 

Kemudian Buleleng Bali 8,42 persen, Bangli Bali 9,53 persen, Klungkung Bali 9,83 persen, Denpasar Bali 10,12 persen dan Badung Bali 10,75 persen.

“Jatim dan Bali ini lebih rendah dibandingkan provinsi lainnya, perlu upaya lebih keras untuk menurunkan mobilitas setidaknya lebih 30 persen," kata Luhut. 

Dirinya pun menekankan penekanan mobilitas penduduk pada malam hari, khususnya di Bali yang belum menunjukkan penurunan signifikan. 

Indikatornya lampu di malam hari masih menunjukkan kecenderungan peningkatan. Luhut juga menyoroti penggunaan masker yang perlu penindakan lebih tegas lagi dari petugas. 

BACA JUGA: Nikholas Mahesa Beberkan Rahasia Tampil Memukau di IBL

Pihaknya mengingatkan pemerintah daerah, bersama TNI dan Polri untuk dapat menekan pergerakan masyarakat dan kedisiplinan terhadap protokol kesehatan (prokes). 

"Ini tidak bisa main-main lagi, karena kalau terus kaya gini kami akan evaluasi dan saya akan usul ke Presiden agar kita lakukan lebih ketat," tegasnya. (ant)

Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News

Redaktur: Baehaqi Almutoif

BERITA TERKAIT

Copyright © 2024 by GenPI.co JATIM