Ini Pesan Gus Muhdlor - Subandi Saat Lantik Kepala Desa Sidoarjo

GenPI.co - GenPI.co - Bupati Sidoarjo, Gus Muhdlor dan wakilnya Subandi melantik 58 kepala desa terpilih di wilayah kecamatan Sidoarjo, Buduran, Gedangan, Waru, Taman, Sedati dan Sukodono pada Rabu (3/3).

Bupati melantik 172 kepala desa hasil pemilihan pilkades serentak tahun 2020 dan dilakukan secara terpisah yakni dibagi tiga sesi.

Sesi pertama ada 58 kades kemudian sesi kedua dan ketiga masing-masing 57 kades. Dalam sambutannya, Gus Muhdlor sudah merencanakan percepatan perbaikan jalan rusak dengan melibatkan pemerinta desa.

Dalam hal ini melalui anggaran BKK (bantuan keuangan khusus). Kepala desa bisa melaksanakan pengecoran dengan sistem padat karya, cara ini menurut Gus Muhdlor ujung tombak pembangunan ada di desa.

Muhdlor akan keliling ke desa-desa mengecek jalan. Dengan naik sepeda ontel bersama dengan kepala desa Ia akan melihat langsung kondisi jalan kabupaten dan jalan di desa yang membutuhkan penanganan cepat.

“Sudah masuk direncana kami, nanti bentuknya BK atau BKK, karena kami melihat sebenarnya ujung tombak pembangunan itu ada di desa termasuk juga penguatan bumdes. Karena hari ini ada kementerian desa sudah baik sekali ada program SDGs desa, ini yang harus kita dorong dan pastikan bersama-sama mari kita dukung program dari pusat terutama untuk desa”, kata Gus Muhdlor dilansir dari Instagram Pemkab Sidoarjo pada Rabu (3/3).

Terkait dengan pengawasan anggaran, Muhdlor memastikan bahwa mekanisme pengawasan yang dimiliki sudah ada.

“Mekanisme pengawasan sudah ada, tinggal diperkuat saja,” lanjutnya.

Sementara itu sejumlah instruksi lain dari bupati Sidoarjo kepada kepala daerah diantaranya, sinergitas penanganan Covid-19, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMDes) maksimal 3 bulan sudah selesai setelah pelantikan.

“RPJMDes haru sesuai dengan RPJMD dan RPJMD kabupaten linier dengan RPJMD Provinsi sesuai dengan instruksi Gubernur Jawa Timur saat saya dilantik di gedung grahadi Surabaya”, lanjut Gus Muhdlor.

Muhdlor menekankan tranparasansi dan akuntalibitas dalam mengelola anggaran, publik harus mengetahui anggaran yang dikelola pemerintah termasuk pemerintah desa. (*)