Jatim.GenPI.co - Dampak PPKM daurat seperti pisau bermata dua, dimana satu sisi merupakan cara untuk memutus penularan Covid-19, disisi lain berdampak ekonomi di masyarakat.
"PPKM darurat dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Kita mengalami kerugian ekonomi, tapi tujuan PPKM untuk menurunkan mobilitas masyarakat," kata Anggota DPRD Kota Surabaya, Arif Fathoni, Senin (18/7) kemarin.
BACA JUGA: PKL Banyuwangi Dapat Bantuan Uang dan Sembako
Lanjut politisi partai Golkar ini, dampak yang akan dialami masyarakat semakin panjang lantaran pemberlakuan PPKM darurat diperpanjang dari semula 3-20 Juli 2021, kini dilanjutkan hingga 20-31 Juli 2021.
Melihat hal ini, dia berharap keputusan itu bisa ditindaklanjuti oleh Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi dengan solusi yang tepat.
Salah satu halnya, yakni membebaskan biaya PDAM bagi keluarga yang tergolong tidak mampu.
"Saya berharap Wali Kota Surabaya menggratiskan tagihan PDAM, setidaknya dua bulan mendatang untuk golongan keluarga yg memang tidak mampu," tegasnya.
Dengan begitu beban pengeluaran masyarakat bisa diminimalisir sebaik mungkin. "Hari ini memang cukup terpukul ekonominya," terangnya.
Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya ini menyampaikan, Pemkot Surabaya harus lebih hadir lagi di tengah masyarakat.
BACA JUGA: Catat! Pemotongan Hewan Kurban di RPH Surabaya, Buka Mulai Pagi
Oleh karena itu, sekali lagi kata dia, penggratisan tagihan PDAM dirasanya biasa memberikan bantuan kepada masyarkat.
"Dan memberikan bantuan sosial segera dikucurkan paling tidak. Kalau ini dilakukan Puncak beban masyarakat sedikit berkurang," pungkas Thoni. (nan)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News