Jatim.GenPI.co - Penyaluran bantuan sosial (Bansos) tunai terhadap warga terdampak Covid-19 tengah disorot. Sejumlah laporan mendapati adanya praktik pungutan liar.
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti meminta kepolisian bergerak cepat menelusuri kabar tersebut.
BACA JUGA: Hore! Warga Mojokerto Dapat Bansos
"Kami meminta aparat kepolisian mengungkap kebenaran kasus tersebut dan menindak pelaku dengan tegas," ujarnya di sela-sela kunjungan di Jawa Timur, Sabtu (24/7).
Sebelumnya beredar kabar adanya pemotongan bansos tunai yang diduga terjadi di Jakarta. Warga dimintai uang Rp 10.000 hingga Rp 20.000.
Menurut LaNyalla tindakan seperti itu tidak pantas, di tengah kondisi masyarakat yang sedang susah karena pandemi.
"Jadi sangat disesalkan jika masih ada perilaku merugikan seperti itu," kata dia.
Mantan Ketua PSSI itu mendorong warga mengalami praktik pemotongan bantuan sosial tunai (BST) itu untuk melapor ke kepolisian.
"Potensi pungli semacam itu bisa saja terjadi di daerah lain, sehingga kami meminta kepada masyarakat untuk mengawasi karena partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan," katanya.
Meskipun jumlah pungutan tidak terlalu besar, namun prakter seperti itu tidak dibenarkan. Karena termasuk pungutan liar.
BACA JUGA: Rehat Sejenak di Wana Wisata Sumber Biru Jombang
Pihaknya telah meminta seluruh anggota DPD memantau penyaluran BST di daerah masing-masing.
"Kasihan rakyat yang kehidupannya pas-pasan. Saya pastikan bahwa tidak ada fee atau uang yang harus disetorkan kepada petugas atau pihak manapun dalam penyaluran BST," tandasnya. (ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News