Jatim.GenPI.co - Ketua Komisi D, Khusnul Khotimah memastikan tegah terus menggodok usulan kenaikan honor modin.
Rencananya, kenaikan tersebut dari Rp 400 ribu ke Rp 1 juta perbulannya.
Politikus PDI Perjuangan itu mengungkapkan kenaikan honor itu dilandasi karena dari tahun 2017 hingga 2021 lama tidak naik.
Padahal perannya, terutama di masa pandemi Covid-19, mengambil peran penting dalam pemulasaran jenazah.
"Kalau ada yang meninggal tengah malam kan tentu saja yang didodok (dihubungi) adalah pak mudinnya toh. Itu latar belakangnya," kata Khusnul, Minggu (31/10).
Ia menilai, kenaikan honor modin dinilainya sebuah kewajaran melihat tugasnya yang berat.
Bukan karena "ikut-ikutan" kenaikan honor dari ketua RT, RW dan LPMK yang sudah terlebih dahulu dilakukan, pada Rabu (7/4) lalu.
Komisi D, kata dia, menginginkan bahwa seluruh warga Surabaya diberikan hak yang sama oleh pemerintah kota.
"Realitanya seperti itu, jadi (modin) juga turut serta membantu Pemkot Surabaya. Alangkah baiknya beliau ini juga mendapatkan perhatian dari pemkot," terangnya.
Kenaikan biaya operasional bulanan bagi modin sendiri masih bersifat usulan. Pihaknya juga akan melihat pada sisi kemampuan anggaran dari Pemkot Surabaya.
"Misalnya sementara anggaran kita mampu Rp 200 ribu ya gak apa-apa. Dari Rp 400 ribu ke Rp 600 ribu misalkan, oh dari Rp 400 ribu ke Rp 700 ribu ya gak apa-apa," jelasnya.
Usulan ini akan masuk pada anggaran Kota Surabaya pada tahun 2022 mendatang. Hal ini muncul setelah adanya pembahasan terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun depan.
"Karena kan sesuai SOTK baru itu sebagaian tugas dinsos itu dialihkan ke kesra. Sehingga kemudian kami memberikan masukan kepada Pemkot Surabaya untuk melakukan kajian dan juga rencana kenaikan honorarium untuk mudin," katanya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News