Pemkab Sidoarjo Punya Cara Jempolan Atasi Kemacetan, Simak

GenPI.co Jatim - Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mempunyai cara jempolan untuk mengatasi kemacetan di daerahnya.

Cara Pemkab Sidoarjo mengatasi kemacetan dengan rencana pembangunan jalan layang (flyover) kawasan Aloha, Waru.

Salah satu langkah memulainya adalah hibah lahan milik TNI AL yang akan dibangun flyover. Pemkab Sidoarjo telah bertemu dua kali dengan jajaran Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal) V untuk membahas hal itu.

BACA JUGA:  Simak, Berikut Jadwal ANBK Siswa Kelas 5 SD di Kabupaten Malang

Bupati Ahmad Muhdlor Ali mengatakan, proses hibah lahan seluas sekitar 1,2 hektare itu diupayakan selesai 2022, dimana sekitar 80 persen lahan yang akan dibangun flyover Aloha merupakan tanah milik TNI AL.

“Kami sudah beberapa kali ketemu dengan Lantamal V. Koordinasi berjalan dengan baik. Kami berterima kasih atas dukungan TNI AL. Prosedur hibah lahan akan kami tempuh, mohon doa semoga lancar,” ujar Muhdlor, Senin (15/11).

BACA JUGA:  Waspada Kasus Demam Berdarah di Kabupaten Kediri, Sudah 182 Orang

“Insyaallah kami upayakan serah terima lahan selesai 2022, langsung dilanjut pembangunan oleh Kementerian PUPR dan diharapkan selesai 2024,” katanya.

Ia berharap, pembangunan flyover bisa mengurangi kemacetan. Mobilitas orang dan barang akan semakin lancar, sehingga menggerakkan perekonomian Sidoarjo.

BACA JUGA:  Penumpang Angkot di Batu Sepi Pasca Banjir, Sopir Tak Berdaya

“Flyover Aloha adalah bagian dari upaya kita meningkatkan kualitas infrastruktur, sehingga bisa mengurai kemacetan. Sekaligus ini upaya mendorong pemulihan ekonomi dengan semakin lancarnya pergerakan orang dan barang,” ujarnya.

Sementara itu pihak Lantamal V Surabaya yang diwakili Kolonel Lindri saat rapat koordinasi dengan Pemkab Sidoarjo pada pekan lalu menyampaikan aturan prosedur pengajuan hibah lahan milik TNI AL.

Prosedur yang harus dilakukan, Pemkab Sidoarjo membuat surat pengajuan permintaan hibah ke Lantamal V Surabaya dan untuk selanjutnya akan diproses ke tingkat atas.

Lindri mengatakan, prinsipnya proses hibah mengikuti aturan yang ada jangan sampai menyalahi prosedur yang bisa berakibat merugikan negara. “Jadi mengikuti prosedur, supaya tidak akan sampai merugikan negara," ujarnya.

Kementerian PUPR yang bertanggung jawab terhadap desain dan konstruksi pada pertemuan itu memaparkan di bundaran Aloha nanti dibangun dua flyover. Satu ruas arah Surabaya menuju Sidoarjo, dan ruas dua Sidoarjo menuju Surabaya.

“Ada dua Fly Over yang akan menampung 2 arah dari Sidoarjo-Surabaya atau sebaliknya, dan ke Juanda yang mengakomodasi semua pergerakan di sekitar Aloha," papar Hendra, Perwakilan dari Kementrian PU PR.

Proyek flyover Aloha dibangun memakai anggaran APBN dengan rencana dimulai tahun 2021-2024, untuk pembebasan lahan yang menjadi tanggung jawab Pemkab Sidoarjo, termasuk rumah tangga terdampak ada 51 Kepala Keluarga dan luas lahan 12.284.91 m2.

Pembebasan lahan sawah seluas 450 m2 juga menjadi tanggung jawab Pemkab Sidoarjo. (ant)