Jatim.GenPI.co - Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kota Surabaya meminta Pemkot mengevaluasi pembangunan rumah susun (rusun) karena banyaknya warga yang antre.
Para warga antre supaya bisa tinggal di rusun yang ada di Kota Pahlawan.
BACA JUGA: Grab dan Pemkot Surabaya Kerjasama Lakukan ini untuk UMKM
Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya Aning Rahmawati meminta Pemkot untuk memikirkan nasib sekitar 9.000 warga yang antre untuk menempati rusun tersebut.
"Dengan antrean tersebut dan melihat biaya pembangunan rusun yang masih tinggi atau senilai Rp8,5 juta/m2, tentunya harus dikaji lagi," katanya.
Lanjutnya, per 100 unit atau dalam 1 tower dibangun dengan biaya Rp 23 miliar atau Rp 210 juta per unit.
Selama ini hanya 5 lantai dengan biaya perawatan Rp 5 miliar per tahun se-Kota Surabaya (103 tower).
Untuk itu, kata dia, komisi C mendorong Pemkot Surabaya untuk punya roadmap pengentasan warga yang antrean untuk tinggal di rusun itu.
Aning mengatakan antrean itu bisa diatasi dengan menambah jumlah lantai disetiap unit, apakah itu jadi 10 lantai atau 20 lantai dengan menggunakan lift.
"Makanya, Komisi C mendorong dibuat kajian yang intensif," ujarnya.
Dia lantas mencontohkan, jika pembangunan rusun 5 lantai maka perlu 90 tower (setiap tower 100 unit).
Sedangkan pembangunan rusun 20 lantai, maka perlu 23 tower yang bisa diselesaikan dalam waktu delapan tahun asalkan setiap tahun membangin tiga rusun.
BACA JUGA: Tak Ada Pasien covid-19 RS Lapangan Gresik Tutup Sementara
"Jika dibangun 5 rusun pertahun maka selesai dalam waktu 4 tahun," ujarnya.
Adapun alternatif lain untuk menutupi dan mengembalikan bep lift dengan menetapkan biaya sewa yang proporsional. Ia menyebut sesuai ketetapan UU maksimal 3 persen (nilai kontruksi/jumlah unit yang ada), sedangkan pemkot masih belum ada 0. 5 persen. (ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News