GenPI.co Jatim - Wacana pemindahan masyarakat terdampak banjir dan tanah longsor oleh Pemerintah Kota Malang dinilai belum matang.
Dosen Sosiologi FISIP Universitas Brawijaya Lutfi Amiruddin menilai, untuk memindahkan masyarakat dari satu tempat ke tempat lainnya bukan perkara yang mudah.
Menurutnya, Pemkot Malang tidak hanya melakukan kajian secara teknis saja. Tetapi harus memikirkan kondisi sosial dan kultural yang ada.
Dia mencontohkan kondisi seperti pasca bencana di Nias beberapa tahun yang dulu.
"Itu kan gagal, karena masyarakat pesisir dipindah ke agak perbukitan, kemudian kerja bercocok tanam, ya balik lagi, karena dasarnya bekerja melaut," katanya, Kamis (2/12).
Menurutnya ada delapan kajian pasca bencana terkait potensi kemiskinan baru. Di antaranya, tidak memiliki lahan, tidak memiliki pekerjaan, tidak memiliki rumah, marjinalisasi.
Kemudian keterjangkitan penyakit, kerawanan pangan, hilangnya akses fasilitas umum dan gejala konflik horizontal.
Pemkot, kata dia, harus mempertimbangkan hal itu dalam mengambil kebijakan yang ada.
"Bagaimana soal akses sumber daya ekonominya, kerentanan sosial budaya dengan hidup berdampingan bersama masyarakat lainnya, itu juga harus diperhatikan," katanya.
Namun demikian, ia menyebutkan, memindahkan masyarakat bukan satu-satunya solusi. "Kesadaran masyarakat yang dibangun, dalam hal ini," katanya.
Masyarakat sudah merasa nyaman dengan kondisi yang ada sebelumnya tidak mudah dilakukan. Padahal kondisi tersebut memiliki potensi kerentanan.
Terpenting menurutnya, kolaborasi antartiga pemerintah daerah. Sinergi dibutuhkan karena membahas soal masalah sungai tidak terbatas pada kewenangan.
"Jadi hulunya di Kota Batu juga harus diselesaikan, daerah lainnya mengikuti," katanya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News