GenPI.co 
"Namun, pemangku kebijakan di Pemkab Jember harus bisa mandiri untuk melahirkan sebuah regulasi dan langkah konkrit yang berpihak pada perempuan dan anak," tuturnya.
Perempuan dan anak, kata Agus lebih rentan menjadi korban. Sementara lokasi pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak makin luas.
Seperti di rumah, kampus, sekolah, kantor, rumah sakit, klinik kesehatan medis maupun nonmedis, pondok pesantren, tempat hiburan, tempat wisata, dan di kendaraan umum.
"Sekiranya perlu membuat semacam lingkungan yang aman dan nyaman bagi perempuan dan anak dengan segera tanpa menunda dan tidak menunggu korban makin banyak," katanya.
Lanjutnya, pelecehan oknum dosen kepada keponakannya menjadi momentum pemangku kebijakan untuk mempersempit ruang gerak pelaku kekerasan seksual melalui kebijakan dan regulasi.
BACA JUGA: OMG, Polrestabes Surabaya Musnahkan 4.696 Botol Miras
Alumnus Unej lantas mencontohkan kebijakan itu dapat mempersempi ruang gerak pelaku, seperti bimbingan antara dosen dan mahasiswa atau guru dengan siswa harus di ruang publik bukan di ruang pribadi.
"Pihak sekolah atau kampus harus memberikan dukungan semaksimal mungkin kepada korban kekerasan seksual, bukan sebaliknya tidak memberikan perlindungan dan membuat kebijakan yang dapat menyebabkan korban makin stres dan trauma," ujarnya. (ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
