GenPI.co 
Dendy menyampaikan, aksi ini menggambarkan kesengsaraan yang harus ditanggung warga karena praktik ekstraktif tambang tidak bertanggung jawab. Selama 15 tahun masyarakat hidup dalam ketidakpastian masa depan.
"Kami saat itu tidak hanya memberikan kritik saja, tetapi membuat solusi kecil yang nyata untuk manfaat warga sekitar. Suplai air akan kami kirim seminggu sekali," ungkapnya.
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali mengaku membutuhkan uluran bantuan pemerintah pusat.
Ia berharap ada bantuan untuk mengakomodir dan menyelesaikan masalah tersebut. Mengingat masalah ini sudah diambil alih oleh pemerintah pusat.
"Sudah menjadi wewenang pusat karena dinilai sebagai bencana nasional, tugas kami hanya advokasi dan fasilitator saja," kata dia.
BACA JUGA: Usai Izin Liga Keluar, Madura United Hanya Minta Ini ke PSSI
Sementara soal air bersih, Muhdlor tak menampik ada banyak daerah khususnya di Timur Sidoarjo yang mengalami kesulitan air bersih. Tanpa Lapindo air di sana sudah kotor mengandung besi yang begitu besar.
"Tugas kabupaten, ya, harus hadir walaupun ndak harus semua, tetapi harus hadir. Ini yang akan kami rapatkan nanti pada rapat koordinasi masalah stunting," kata Muhdlor. (jpnn/genpi)
Artikel ini sudah tayang di JPNN.com dengan judul: 15 Tahun Lumpur Lapindo, Masyarakat Terdampak Susah Dapatkan Air Bersih Artikel ini telah tayang di JPNN.com dengan judul "15 Tahun Lumpur Lapindo, Masyarakat Terdampak Susah Dapatkan Air Bersih", https://www.jpnn.com/news/15-tahun-lumpur-lapindo-masyarakat-terdampak-susah-dapatkan-air-bersih?page=2
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
