10 Embung Baru Siap Wujudkan Lumbung Pangan Bojonegoro

Jatim.GenPI.co - Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur mempersiapkan diri sebagai lumbung pangan negeri dengan mempersiapkan 10 embung baru di sana.

Selain itu keberadaan embung baru ini sekaligus mengantisipasi kekeringan.

BACA JUGA: Investor Masuk, Banyuwangi Segera Menjadi Sentra Sapi Perah baru

Kepala Bidang (Kabid) Air Baku dan Irigasi DPU SDA Bojonegoro Bungku Susilowati mengatakan, tujuh diantaranya sudah selesai. Sedangkan sisanya yakni tiga lokasi merupakan normalisasi embung yang sudah ada.

Bungku Susilowati mengatakan, target pembuatan embung sebanyak 16 lokasi dengn tampunya 175.000 meter kubik.

“Namun dari 16 lokasi tadi, masih ada peluang untuk bertambah. 16 lokasi ini yang sudah kita verifikasi. Jika pengerjaan sudah tuntas, waktu masih memungkinkan sebelum masuk musim hujan, kita akan verifikasi lokasi lain untuk melakukan normalisasi dan pembangunan embung lagi,” katanya mengutip dari laman Pemkab Bojonegoro.

Pembangunan embung sendiri harus memenuhi kriteria, antara lain lokasinya secara elevasi berada di daerah cekungan yang cukup menampung air dengan efek manfaat mampu mengairi sawah.

Lokasinya di daerah manfaat yang memerlukan air sehingga jaringan distribusinya pendek. Selain itu, lebih baik bila lokasi berada dekat jalan dengan kemiringan 8 sampai 30 persen sehingga air limpasan hujan dapat masuk ke dalam embung.

Mengenai status tanahnya, Bungku menjelaskan, embung yang ada berstatus tanah kas desa dan tanah Solo Valley sesuai saran Balai Besa Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo untuk memanfaatkan tanah Solo Valley menjadi embung.

BACA JUGA: Ahli Beberkan Kunci Budi Daya Bawang, Petani Wajib Tahu

"Pembangunan embung di lahan-lahan Solo Valley merupakan wujud dukungan Pemkab kepada Pemerintah Pusat untuk merealisasikan Solo Valley Werken yang terhubung dengan Bendung Gerak Karangnongko," imbuhnya.

Saat ini Bojonegoro melalui membangun 522 embung yang tersebar di 28 Kecamatan Bojonegoro. Adapun rinciannya, 141 embung tanah Solo Valley, 357 embung tanah kas desa, 18 embung tanah negara, 2 embung tanah Perhutani, dan 4 embung tanah asset Pemprov. (*)