GenPI.co Jatim - Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, Khusnul Khotimah meminta para pendamping warga penerima bantuan sosial (bansos) untuk melakukan penyisiran atau sosialisasi rutin dan berkala.
Menyusul hasil temuan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini adanya warga yang masih belum mendapatkan haknya.
"Saya sempat menemukan, ada seorang difabel yang delapan bulan tidak menerima bantuan. Dia tidak menerima bantuan itu bukan karena tidak mengambil, tapi karena tidak tahu info tentang penyaluran bantuan tersebut," kata Khusnul, Selasa (28/12).
Sebenarnya, kata dia, hal itu bisa dicegah. Seandainya sosialisasi terkait penerimaan bantuan berjalan lancar.
Karena, jika sudah melewati tanggal 31 Desember, bantuan tak akan bisa dicairkan.
Dia berharap, sosialisasi dilakukan jauh hari, mengingat jumlah penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Surabaya cukup besar.
"Para pendamping untuk melakukan penyisiran, dikhawatirkan para penerima manfaat ini belum tahu info terbaru tentang penyaluran bantuan ini," jelasnya.
Sejauh ini, politikus PDIP itu menduga warga yang belum mendapatkan bantuan berasal dari hasil perluasan PKH atau BPNT yang kurang memperoleh informasi.
"Hari ini dan besok (Selasa-Rabu 28-29 Desember 2021), akan ada pembagian bantuan di Gelora Pancasila," terangnya.
Proses pencairan bantuan kepada warga bisa berjalan lancar dan tanpa ada data yang terlewatkan.
"Semoga pembagian bantuan ini acaranya lancar dan tertib. Dan yang terpenting, semua warga KPM menerima bantuan," ujarnya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News