GenPI.co Jatim - Ketua Dewan Pendidikan Kota Surabaya Juli Poernomo mengingatkan, pelaksanaan PTM 100 persen harus mengacu pada aturan dalam SKB 4 Menteri, yakni Mendikbudristek, Mendagri, Menkes dan Menag.
Terutama dalam menerapkan aturan protokol kesehatan. Dia meminta pemerintah kota memperhatikan hal tersebut.
"Kita mengacu pada 4 SKB, (perangkat daerah) itu harus terlibat sehingga kecamatan kemudian kelurahan, stakeholder harus ada keterlibat," kata Juli, Kamis (6/1).
Keterlibatan satgas Covd-19 di masing-masing kecamatan tersebut dibutuhkan agar tidak ada regulasi yang diabaikan.
Juli juga mengusulkan untuk mengerahkan satgas di kampung tangguh guna mengawasi prokes.
"Kan harusnya masyarakat ini peduli pada (lembaha) pendidikan yang ada. Secara kesehatan ya sisi kontrolnya di situ," ujarnya.
Wakil Ketua PGRI Kota Surabaya, Ahmad Suharto menambahkan, secara prinsip keamanan di dalam sekolah sudah dipersiapkan secara matang.
Nantinya satgas internal akan diisi oleh para guru di tiap sekolah. Mereka akan silih bergantian melakukam tugas pengawasan prokes.
"Bagi bapak ibu guru yg tidak mengajar nanti akan piket sebagai satgas covid. Jadi gantian satgasnya bukan dari siswa, tapi juga guru maupun karyawan," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya, Yusuf Masruh memastikan segera berkoordinasi dengan jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk mengantisipasi kelalaian prokes.
"Saat kepulangan juga gitu, kalau orang tuanta waktunya jemput, itu ortu siswa kalau berkerumun diingatkan oleh satgas. Kita juga koordinasi juga dengan kampung wani," ungkap Yusuf. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News