DPRD Beri Nilai Tak Menyenangkan ke Bupati Jember

Jatim.GenPI.co - DPRD Jember memberi rapor merah terhadap laporan pertanggungjawaban (LPKJ) Bupati Jember tahun anggaran 2020. 

"Kami memberikan rapor merah terhadap LPKJ itu sehingga banyak catatan dan rekomendasi untuk perbaikan Jember yang lebih baik ke depan," ujar Ketua DPRD Kabupaten Jember M. Itqon Syauqi, Minggu (18/4).

BACA JUGA: IDI Jember: Sudah 60 Dokter Terpapar Covid-19

Ada beberapa catatan  yang melandasi pemberian nilai merah. 

Pertama tidak rampungnya pembahasan APBD 2020, sehingga Jember tak punya perda ini pada tahun lalu. 

Gagalnya pengesahan Perda APBD ini menyebabkan banyak program yang capaian kerjanya dan serapannya rendah, bahkan tak terlaksana. 

Kedua tingginya angka kematian ibu dan bayi (AKB-AKI) pada tahun tersebut.

Itqon menyebut kondisi tersebut telah mendapat sorotan dari Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. 

"Selama tahun 2020, kematian ibu hanya berkurang satu kasus. Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran pada tahun 2019 sebanyak 174, lalu mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 173," katanya. 

Ketiga opini disclaimer BPK terhadap laporan keuangan tahun anggaran 2019 yang disampaikan pada tahun 2020.

Keempat pertumbuhan PDRB Jember yang menurun tajam. Tercatat, pada tahun 2019 pertumbuhan PDRB Jember mampu berada 5,31 persen, terkontraksi 2,98 persen di tahun berikutnya.

Kelima Pemkab Jember dianggap tidak optimal dalam upaya meningkatkan kesejahteraan guru tidak tetap, serta tenaga perawat dan bidan.

Selain lima faktor penilaian itu, Syauqi melihat ada beberapa kebijakan sistem pengelolaan anggaran dan program yang cenderung sentralistis. 

Beberapa kegiatan harus didasarkan pada desk yang dilakukan bupati. Pun dengan pelaksanaan program melewati petunjuk dan persetujuan melalui SK bupati. 

Dampaknya sebagian besar realisasi program yang dijalankan sifatnya rutin atau business as usual.

Banyaknya mutasi juga dianggap berdampak pada kekosongan jabatan, yang menjadikan beberapa penyelenggaraan urusan capaian kinerjanya rendah. 

BACA JUGA: PDIP Sindir Bupati Jember, Dibilang Berpeluang Tabrak Peraturan

"Untuk itu, DPRD Kabupaten Jember memberikan banyak rekomendasi terhadap upaya penyelesaian setiap urusan dan harus ditindaklanjuti," katanya. 

Harapannya, dapat kembali menyejahterakan masyarakat Jember. (ant)