3 Program Bansos Belum Disalurkan Pemkab Tulungagung, Warga Mengeluh

GenPI.co Jatim - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung mengakui ada tiga program bantuan sosial (bansos) yang belum tersalurkan.

Ketiga program bansos itu adalah Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Nontunai (BNPT) dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung, Wahiyd Masrur meminta maaf atas keterlambatan pencairan bansos kepada warga.

BACA JUGA:  Sempat Makan Singkong, Kini Warga Masalembu Dapat Bantuan Logistik Pemprov Jatim

Dia berjanji secepatnya akan segera disalurkan, setidaknya pada awal Maret 2023.

Sementara itu kendala belum tersalurkannya tiga program bansos periode Januari-Februari 2023 ini karena dampak keterlambatan SK pendamping sosial yang baru turun pertengahan Februari.

BACA JUGA:  Satu Suara, DPRD Tulungagung Minta Adib Makarim Dipecat, Ini Alasannya

"Validasi terhadap calon penerima manfaat hanya bisa dilakukan oleh pendamping sosial. Ini sesuai ketentuan pemerintah. SK pendamping (sosial, red) baru turun, maka validasi juga masih baru bisa dimulai," jelas Wahiyd, Rabu (1/3).

Tulungagung sendiri sudah dinyatakan 0 persen miskin ekstrem.

BACA JUGA:  BPBD Jatim Rekomendasikan 43 KK Terdampak Tanah Gerak di Ponorogo Pindah

"Yang kita jaga adalah yang rentan miskin ekstrem agar jangan sampai menjadi miskin ekstren," katanya.

Pemkab Tulungagung menganggarkan warga miskin ekstrem sebesar Rp 1,5 miliar dengan besar bantuan Rp 200 ribu per bulan yang diberikan selama sembilan bulan pada 2023.

"Bantuan ini yang paling cepat cair, dalam minggu ini dipastikan cair," tegasnya. (an)