Jatim.GenPI.co - Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dari pemerintah pusat yang dianggarkan senilai Rp 38 miliar di Kota Surabaya, belum sepenuhnya berjalan.
Hal ini karena terkendala, belum adanya pendampingan dari Pemkot Surabaya.
BACA JUGA: Warga Sekitar Gunung Kelud Dipindahkan ke Tenda, eh Ternyata...
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, mengatakan akan menindaklanjuti laporan warga terkait belum terlaksananya Program Kotaku saat berkantor di Kelurahan Wonokusumo, Kamus (27/5) kemarin.
"Sebenarnya pembangunan di Surabaya Utara menjadi prioritas pemkot. Bagaimana menyelesaikan kumuh, bagaimana menciptakan lingkungan yang nyaman," katanya, Jumat (28/5).
Nah, jika terkendalanya Program Kotaku karena tidak adanya pendampingan dari Pemkot Surabaya, maka Eri akan koordinasikan.
"Kalau bisa diturunkan pendampingannya, maka bisa dilakukan langsung pembangunan," ujarnya.
Tapi, Wali Kota Eri menyebut, karena nilai Program Kotaku mencapai Rp 38 miliar, maka secara otomatis pekerjaannya harus dilakukan melalui proses lelang.
Proses ini tentunya membutuhkan waktu yang tidak cepat sebelum masuk ke proses pengerjaan.
"Makanya kami akan lihat lagi, apa memang betul dari yang disampaikan oleh warga itu. Atau memang sudah ada yang turun tapi belum siap dilaksanakan karena perencanaan belum ada," katanya.
Untuk diketahui, Program Kotaku adalah salah satu upaya strategis Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia dan mendukung Gerakan 100-0-100.
BACA JUGA: Pemkot Surabaya Tetap Beri Fasilitas Untuk Siswa Tak Ikut PTM
Dimana 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh dan 100 persen akses sanitasi layak.
Program Kotaku merupakan sinergi Kementerian PUPR dengan pemerintah daerah dan kelompok masyarakat dalam melakukan perbaikan permukiman kumuh di perkotaan. (ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News