Jatim.GenPI.co - Madura Asli (MADAS) membantah dan tak membenarkan adanya tudingan penyekatan di Suramadu, sebagai wujud perlakuan diskriminasi kepada masyarakat madura.
Namun sebaliknya, upaya penyekatan itu adalah wujud kepedulian Pemkot Surabaya kepada warga Madura.
BACA JUGA: 18 Nakes Tambahan Dikerahkan Antisipasi Membeludaknya Pasien RSLI
"Saya tegaskan bahwa penyekatan ini adalah bentuk kepedulian Pemkot Surabaya untuk warga Madura, bukan berarti diskriminasi, tapi Surabaya peduli kepada sesama," kata Sekretaris Jenderal Madura Asli (MADAS) Sulaiman Darwis, Kamis (17/6).
Lebih lanjut kata dia, pihaknya selalu hadir di kegiatan penyekatan setiap hari. Hal itu dilakukan untuk membantu Pemkot Surabaya dalam melakukan penyakatan dan tes antigen.
Anggota MADAS juga membantu proses sosialisasi secara persuasif, kepada warga Madura yang terjaring penyekatan.
"Jadi, sekali lagi saya pastikan bahwa wali kota dan jajaran pemkot hadir di penyekatan ini justru untuk membantu dalam pencegahan virus Covid-19 dari Bangkalan. Kalau sudah dites kan nanti bisa diketahui, oh ini sehat, oh ini gak sehat, sehingga enak nanti bisa dibantu pengobatannya," ujarnya.
Perihal pamflet seruan aksi yang digelar di Pemkot Surabaya dan Polda Jawa Timur, ia pun tak mengetahui hal tersebut.
Namun saat dilakukan penelusuran itu dikoordinatori oleh Bob Hasan. Ia tak mengetahui yang berangkat itu berasal dari komunitas atau Ormas Madura apa.
"Saya takutnya ini hanya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok. Yang pasti, kami dari Ormas MADAS mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Wali Kota Surabaya bersama jajaran Pemkot Surabaya," ujarnya.
BACA JUGA: Keren! Lagu Song For Pride Bakal Terdengar di Seluruh Surabaya
Sementara itu, Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya, Febriadhitya Prajatara menjelaskan, penyekatan dan tes antigen itu sudah menjadi keputusan bersama, antara Gubernur Jawa Timur, Kapolda Jatim, Pangdam V Brawijaya, Bupati Bangkalan, dan Wali Kota Surabaya.
"Makanya, pemkot melakukan penyekatan di Suramadu sisi Surabaya itu. Sekali lagi, ini keputusan bersama dengan Forkopimda Jatim, bukan kebijakan pemkot saja,” tegasnya. (nan)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News