GenPI.co 
Ketua Harian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Jawa Timur Bambang Harjo Soekartono mengatakan, insentif ini memang sangat dibutuhkan pengusaha galangan kapal.
Beberapa yang mungkin bisa diberikan pemerintah, yakni penghapusan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sewa lahan galangan kapal dan penurunan tarif listrik.
"Perlu satu kebijakan pemerintah yang mendukung hidupnya galangan kapal itu sendiri. Seperti PNBP ini bisa dihilangkan, kemudian soal sewa lahan karena cukup besar dan seperti di China, tarif listrik lebih murah," katanya.
BACA JUGA: Canggihnya Kapal Pesiar Seasando Rancangan Mahasiswa ITS Surabaya
Dia optimistis, insentif tersebut bisa menolong industri galangan kapal yang memberikan konektivitas logistik dan pergerakan orang antar pulau.
"Perlu ada satu perhatian khusus kepada industri strategis ini. Karena, industri ini menjamin konektivitas, logistik, termasuk penumpang antar pulau," katanya.
BACA JUGA: Kapal Van Der Wijck Ditemukan, Bupati Yuhronur: Aset Nasional
Bambang Harjo menyampaikan, harusnya industri galangan kapal Tanah Air bisa terus maju. Mengingat peluangnya yang cukup besar.
Namun, justru terbalik karena beban para pelaku usaha yang terbilang cukup berat, terutama di masa pandemi.
BACA JUGA: Kapal Selam KRI Cakra-401 di Situbondo, Ternyata Lakukan ini
"Saya pikir, pelaku usaha galangan kapal jumlahnya sudah banyak, ada sekitar 150 galangan di Indonesia. Tapi mereka tidak bisa berkembang dengan baik di Indonesia karena beban yang luar biasa," ujarnya. (ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
