GenPI.co 
GenPI.co Jatim - Pemerintah pusat bakal memberlakukan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) per September 2022.
Menanggapi hal itu, Pengamat Ekonomi Universitas Airlangga (Unair) Gigih Prihantono menyebut, pemberlakukan kebijakan kenaikan harga BBM harus dibarengi dengan pemberian bantuan yang merata bagi warga.
"Yang bisa disoroti adalah bagaimana pemerintah mendesain bantuan sosial atau jaminan sosial dari dampak kenaikan BBM ini, misalnya aja bantuan non tunai pangan, kemudian ada bantuan tunai, dan lain-lain," kata Gigih kepada GenPI.co Jatim, Rabu (31/8).
BACA JUGA: Kisah Buruh Wanita Asal Lumajang, Berangkat Dini Hari, Demo Tolak Kenaikan Harga BBM
Menurutnya, pemerintah juga harus menghitung sejauh mana dampak yang dimunculkan dari kenaikan harga BBM. Sebab, bukan tak mungkin hal itu bakal menambah tingkat kemiskinan di Indonesia.
"Perlu diperhatikan, apakah kenaikan BBM ini akan memperluas cakupan warga miskinnya atau apa? Ini yang harus diperhatikan pemerintah," jelasnya.
BACA JUGA: SPBU di Surabaya Diserbu Warga, Jelang Kenaikan Harga BBM
Di sisi lain, Gigih juga menyebut bahwa realisasi dari wacana menaikan harga BBM bukan merupakan sebuah keputusan yang tepat.
Hanya saja, hal itu memang harus dilakukan saat ini, mengingat kondisi harga minya dunia juga tengah naik.
BACA JUGA: Harga BBM Naik, Pengamat Ekonomi UB: Hati-Hati Panic Buying
"Kalau tepat, pasti kita bilangnya tidak tepat. Tetapi, balik lagi ini kan problemnya karena kenaikan harga minyak dunia, sehingga menyebabkan harga kenaikan BBM dan tidak bisa dipungkiri," ujarnya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
