GenPI.co 
GenPI.co Jatim - Kuasa hukum PT Meratus Line Yudha Prasetya mengatakan, pihaknya rutin menyampaikan laporan keuangan kepada pengurus dan hakim pengawas, selama proses PKPU di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.
"Itu menunjukkan itikad baik kami selama masa PKPU yang diajukan kreditur pemohon PT Bahana Line dan Bahana Ocean Line di Pengadilan Niaga PN Surabaya," katanya, Selasa (15/11).
Penyampaian rutin ini menurutnya tidak ada alasan bagi pengurus untuk menyatakan kendala dalam pengurusan harta debitur.
"Hal ini merespons pernyataan pengurus pada sidang proses PKPU di Pengadilan Niaga PN Surabaya pada 11 November lalu," lanjutnya.
BACA JUGA: RSUD Kanjuruhan Rusak Parah Akibat Hujan Deras Disertai Angin Kencang
Pada sidang itu, disebut pengurus menyatakan menghadapi kendala tertentu dalam pengurusan harta debitur.
"Hakim pemutus telah membaca rekomendasi dan mengetahui adanya laporan keuangan yang disampaikan debitur kepada pengurus, Hakim Pengawas, dan Majelis Hakim Pemutus," ucapnya.
Sementara mengenai honorarium pengurus yang sempat disinggung Majelis Hakim karena belum dibayar pada sidang 11 November lalu, Yudha menilai media terlalu membesar-besarkan.
BACA JUGA: Pengemudi Angkutan Umum Surabaya Terima Subsidi BLT BBM, Dishub: Alhamdulillah Lancar
Sebagaimana diketahui, PT Bahana Line dan PT Bahana Ocean Line mengajukan permohonan PKPU ke PT Meratus Line pada Mei 2022 ke Pengadilan Niaga PN Surabaya.
Permohonan PKPU dilakukan karena pembayaran tagihan yang diajukan dua perusahaan penyuplai BBM senilai Rp 50 miliar ditunda.
BACA JUGA: Jadwal Pasar Murah Kota Malang, Pemkot Buka di 10 Titik
Alasan PT Meratus Line menunda pembayaran karena diduga dua perusahaan itu melakukan fraud serta praktik penipuan dan penggelapan BBM. (ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
