GenPI.co 
GenPI.co Jatim - Kota Surabaya memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), seiring turunnya surat rekomendasi dari Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.
Surat rekomendasi itu dikeluarkan Gubernur Jawa Timur pada 23 Desember 2022 lalu.
Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya Tomi Ardiyanto.
BACA JUGA: Cegah Konvoi Malam Tahun Baru, Ribuan Personel Keamanan di Surabaya Dikerahkan
Terbitnya Surat Rekomendasi Gubernur Jawa Timur tinggal menunggu disahkannya Peraturan Wali Kota (Perwali) Surabaya sebagai landasan hukum.
"Sekarang sudah clear, tinggal tanda tangan wali kota saja," Kata Tomi di UPTD PPA Kota Surabaya, Jalan Nginden Permata Nomor 1, Kamis (29/12).
BACA JUGA: Cuaca Ekstrem Membuat Warga Pulau Bawean Ketakutan, 1 Jembatan Putus
Sebenarnya, pemkot sudah memiliki unit serupa namun masih bernama UPT PPA, lantaran masih mengikuti regulasi lama.
Bedanya, UPT PPA masih berada di bawah naungan kepala bidang. Sedangkan UPTD PPA, memiliki kepala unit yang berhubungan langsung dengan Kepala Dinas.
BACA JUGA: Pengumuman! Suroboyo Bus Berubah Jadwal Operasional Saat Malam Tahun Baru
"Kalau UPTD secara struktural itu ada pejabatnya ada kepala UPTD-nya. Nantinya ada perencanaan program dan segala macam secara mandiri bisa langsung dibawa ke kepala dinas," terangnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
