GenPI.co 
"Saat diskusi ketemu angka itu, dan kami minta validasi data pagu SMP swasta. Karena ada sekolah swasta yang belum mengisi data dan masih asal-asalan mengisi datanya," ujarnya.
Dia berharap dengan validasi ini, maka SMP negeri tidak akan menambah pagu melebihi Permendikbud.
Selain itu lulusan SD yang dihitung Pemkot Surabaya, menurutnya tidak mempertimbangkan lulusan yang akan masuk pesantren.
Padahal selama ini cukup banyak lulusan SD yang memilih masuk pesantren.
"Saya juga belum yakin sekolah di bawah Kemenag (Kementerian Agama) juga sudah dihitung apa belum. Saya kira lulusan SD pastinya sudah terserap, logikanya tahun lalu 45.000 lulusan masih banyak sekolah swasta yang kekurangan murid. Kalau sekarang lulusannya selisih 1.000, pasti tertampung," ujarnya.
Validasi yang dilakukan juga untuk memastikan sekolah yang berencana menambah pagu jika sudah memenuhi syarat. Mulai dari ketersediaan ruangan, guru dan fasilitas lainnya.
Upaya validasi dan perhitungan pagu SMP swasta dalam persiapan Penerimaan Peserta Dididk Baru (PPDB) SMP negeri ini juga sebagai langkah kolaborasi SMP swasta sebagai pilihan dalam PPDB SMP negeri.
Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memaparkan ada beberapa alternatif untuk mengatasi kekurangan pagu SMP untuk lulusan SD.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
