GenPI.co 
Dirinya menyarankan insentif nakes agar dikaji kembali, agar nilai disesuaikan dengan insentif nakes yang bersumber dari APBN.
Pemkot Surabaya diminta untuk menyisir masyarakat yang belum masuk dalam data kementeria sosial (kemensos).
"Belum semua warga MBR masuk sebagai penerima. Oleh karena itu kekurangannya perlu dianggarkan di APBD. Prinsipnya adalah jangan ada MBR yang sama sekali belum terbantu dimasa PPKM ini," imbuhnya.
Sementara terkait dengan stimulus usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), Reni menilai beberapa bantuan dari kementrian belum mampu meng-cover masyarakat terdampak.
BACA JUGA: 2 Komunitas di Ngawi Bantu Warga Terdampak Pandemi Covid-19
"Disamping memfasilitasi usaha mikro melalui bantuan CSR, jika tidak mencukupi agar dianggarkan dari APBD, namun dengan perencanaan dan berdampak pada sektor ekonomi," bebernya.
Selama ini, kata dia, pemkot sudah melakukan penundaan atau pembatalan kegiatan. Jika nanti dilakukan lagi, Reni menyarankan untuk memperhatikan dampak ekonomi dan sosialnya. (ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
