GenPI.co 
"Kami belum berhitung dengan DPR. Itukan (soal pembiayaan) harus berhitung dengan DPR, apakah ditambah atau tidak. Kalau toh ditambah, kami punya dana manfaat yang dikelola BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji)," ujarnya.
"Jadi sebenarnya mekanisme semua bisa diatur supaya jemaah haji tidak terberatkan. Tunggu waktu saja bicara dengan DPR. Pemerintah tidak ingin jemaah diberatkan karena situasi pandemi sekarang sudah berat," imbuhnya.
BACA JUGA: 1.300 Vaksin Untuk Petugas Bandara Juanda Dari Pemkab Sidoarjo
Yaqut mengaku sampai saat ini terkait sampai kapan pelaksanaan ibadah haji akan dibuka. Pasalnya yang mengetahui hanya Kerajaan Arab Saudi.
Meski begitu, Kemenag terus menjalin komunikasi dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi terkait pelaksanaan ibadah haji tahun ini. (ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
