GenPI.co 
GenPI.co Jatim - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta jajaran di pemkot memaksimalkan pola ekonomi kerakyatan.
Eri ingin hal itu menjadi dasar untuk mempercepat laju sektor perekonomian Kota Pahlawan.
Status Surabaya yang masuk PPKM Level 1 harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memulihkan perekonomian.
BACA JUGA: Jelang Ramadan, PD RPH Surabaya Tambah Stok Daging, Dijamin Aman
Sejauh ini, konsep ekonomi kerakyatan yang diterapkan pemkot dengan mengikuti aturan pemerintah pusat, yakni 40 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dikerjakan UMKM.
"Jadi, kami harus melakukan perubahan anggaran supaya 40 persen dari APBD itu bisa dilakukan oleh UMKM," kata Eri di Convention Hall Jalan Arief Rahman Hakim, Kamis (24/3).
BACA JUGA: Dewan Pendidikan Surabaya Punya Pandangan Soal PTM, Sudah Layak
"Teman-teman pemkot juga saya minta untuk mempelajari soal LPJ-nya, supaya bisa melakukan itu," lanjutnya.
Mantan Kepala Bappeko Surabaya itu menyebut, pergerakan ekonomi kerakyatan harus memberi dampak signifikan bagi warga MBR.
BACA JUGA: Pemilik 74 Rumah di Surabaya Ada Kabar Bahagia, ini Sebabnya
Dia telah menginstruksikan untuk melakukan verifikasi dan perbaikan data MBR di Kota Surabaya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
