GenPI.co 
Bantuan yang diberikan mulai dari fasilitas pelayanan kesehatan (faskes) dasar di puskesmas, pemeriksaan PCR atau antigen di Labkesda hingga kepesertaan BPJS Kesehatan kelas 3.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya Anna Fajriatin menerangkan, validasi NIK juga jadi dasar penyaluran intervensi bantuan dari pemerintah pusat dan pemkot, seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH) hingga Bantuan Sosial Tunai (BST).
"Pemkot melalui Dinsos ada bantuan program permakanan untuk lansia, anak yatim, dan disabilitas. Selain itu juga ada intervensi-intervensi dari Perangkat Daerah (PD) yang lain," terangnya.
Tahun ini, pelaksanaan musyawarah di tingkat kelurahan bersama RT/RW hingga kecamatan digelar guna melakukan update data MBR.
BACA JUGA: Pondok Ramadan di Surabaya Bisa Digelar, Tapi
"Karena kita tidak berhak menghapus, maka dari dasar Muskel itu kami melakukan ketidaklayakan penerima bantuan. Misal ada warga NIK di Surabaya, tapi tidak ditemukan, sehingga kami menindaklayakan yang bersangkutan menerima bansos," ungkap Anna. (*)
Video viral hari ini:
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
