GenPI.co 
"Hasil pantauan saya, waktu periode lalu itu SPP yang ada di SMA/SMK Kota Surabaya yang swasta naik dua kali lipat. Akibat mereka tidak lagi menerima Bosda yang dulu biasanya diterima dari Kota Surabaya," jelas anggota Komisi B DPRD Jawa Timur itu.
"Yang selama ini misal bayar SPP mungkin Rp100 ribu - Rp150 ribu menjadi Rp200 ribu - Rp300 ribu. Itu satu anak, kalau dua anak juga pasti akan berat," lanjutnya.
Kendati demikian, dirinya tak menampik jika penahanan ijazah pihak SMA/SMK swasta juga menjadi dilema. Pasalnya, pihak sekolah juga memiliki kewajiban membayar gaji guru dan menanggung biaya operasional.
BACA JUGA: Polisi Tangkap Jambret, Nekat Tarik Tas Saat Hujan
Pembayaran SPP dari para siswa juga sangat dibutuhkan oleh pihak sekolah.
"Dari satu sisi ingin menolong, kemudian memberatkan kehidupan para guru," ujarnya.
BACA JUGA: Gadis 18 Tahun Naik Haji, Ada Kisah Haru di Baliknya
Sementara itu, mengenai kemungkinan pengalihan wewenang SMA/SMK ke Pemkot Surabaya hal itu juga tidak dimungkinkan.
Menurutnya, melihat pada ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan anggaran. Jika, aturan tak tercantum, hal itu tak bisa berjalan.
BACA JUGA: Peminat Daging Sapi di Malang Raya Anjlok, Imbas Wabah PMK
Akhirnya, ketika pemkot mengajukan kewenangan pengelolaan SMA/SMK tak mendapatkan restu dari Mahkamah Konstitusi.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
