GenPI.co 
GenPI.co Jatim - Sebanyak 161 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang bekerja di lingkup Pemkab Ponorogo belum mendapatkan tunjangan penambahan penghasilan (TPP).
"Memang belum bisa TPP, anggaran daerah tidak mampu," kata Kepala BKPSDM Ponorogo Andy Susetyo, Senin (9/1).
Andy mengungkapkan sebanyak 161 pegawai PPPK Ponorogo belum menerima TPP yang hampir semuanya dari kelompok tenaga teknis.
BACA JUGA: Aktivitas Lempeng Indo-Australia Jadi Penyebab Gempa Pacitan, BMKG: Warga Waspada
"Rinciannya, 77 orang pada kurun 2020, tiga orang pada kurun 2021 dan 81 orang yang bakal diangkat PPPK pada tahun ini," paparnya.
Lanjutnya, mengacu pada Pepres Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan serta Peraturan Mendagri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Teknis Pemberian Gaji dan Tunjangan, PPPK seharunya mendapatkan TPP selayaknya PNS.
BACA JUGA: Damri Surabaya Pastikan Akhir Januari 2023, Bus Listrik Kembali Beroperasi
"Berdasarkan Perpres dan Peraturan Kemendagri, hak sama dengan PNS besarannya seusai dengan kelas dan jabatan," terangnya
Namun untuk guru dan tenaga kesehatan, Andy mengklaim sudah mendapatkan TPP dari sertifikasi untuk guru dan jaspel untuk tenaga kesehatan.
BACA JUGA: Polda Jatim Panggil 7 Saksi Kasus Asusila Polres Pamekasan, Barang Bukti Diamankan
"Guru sudah ada sertifikasi, PPPK nakes ada jaspel puskesmas atau rumah sakit itu BLUD (badan layanan umum daerah) ada jasa pelayanan," ujarnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
