GenPI.co 
GenPI.co Jatim - Fraksi PDIP DPRD Jatim memberikan beberapa catatan pada laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) gubernur yang disampaikan saat sidang paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi, Rabu (5/4).
Juru bicara Fraksi PDIP DPRD Jatim Diana Amalia Verawatiningsih mengatakan, ada beberapa materi yang dinilai perlu penjelasan yang lebih mendalam.
Pertama, kata dia, mengenai penurunan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang sifatnya padat karya dari 11,48 persen pada 2021 menjadi 11,11 persen di 2022. "Mohon penjelasan saudari Gubernur tentang hal ini," ujarnya dikutip Rabu (5/4).
BACA JUGA: Tanda Krisis Dunia Mulai Tampak, DPRD Jatim Beri Alarm Pemprov
Pihaknya juga menyoroti kinerja badan usaha milik daerah (BUMD) yang dinilai terkesan jalan sendiri-sendiri. Fraksi PDIP berharap ada sinergi antar-BUMD.
Khusus untuk BUMD Bank Jatim, Fraksi PDIP mencermati penyaluran kredit ke sektor UMKM. Meskipun telah meningkat 26,24 persen pada 2022, namun masih jauh dari dibanding kredit konsumsi dan komersial.
BACA JUGA: DPRD Jatim Kawal Pembangunan Fasilitas Penunjang Jembatan Kaca Bromo
Pada tahun 2022 kredit untuk UMKM mencapai Rp 6,34 triliun, sedangkan sektor konsumsi Rp 28,65 triliun dan komersial Rp 11,20 triliun.
"Ketimpangan komposisi kredit kepada UMKM ini sungguh perlu menjadi perhatian serius," katanya.
BACA JUGA: Jalur Tengkorak Pacet-Cangar Berbahaya, DPRD Jatim Beri Pesan untuk Pemprov
Fraksi PDIP juga memberikan catatan bahwa komposisi non-peforming loan (NPL) UMKM sebesar 0,60 persen menjadi yang terendah dibanding sektor lainnya, yakni 2,83 persen.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
