GenPI.co 
"Rasion LDR Bank Jatim saat ini masih jauh di bawah standar yang ditetapkan Bank Indonesia. Artinya, penyaluran kredit Bank Jatim masih belum optimal dibandungkan ketersediaan dana yang ada," ungkapnya.
Selain BUMD, Fraksi PDIP juga mengingatkan masalah aset. Dia menyampaikan banyak aset yang belum tersertifikasi, masih sengketa, dan pemanfaatannya dikuasai pihak ketiga tanpa transparansi dan akuntablitas yang baik.
FPDIP juga menyoroti ketidaksamaan data tentang indeks pembangunan manusia (IPM) milik Pemprov dengan BPS. Dokumen LKPJ 2022 menarikan bahwa pertumbuhan IPM Provinsi Jawa Timur tertinggi di Pulau Jawa (0,65) dari 2019 sampai 2022.
BACA JUGA: Tanda Krisis Dunia Mulai Tampak, DPRD Jatim Beri Alarm Pemprov
Akan tetapi data milik BPS menyebutkan bahwa IPM Jatim berada di urutan terbawah atau nomor 6 dari enam provisni di Pulau Jawa.
Selanjutnya yang juga menjadi perhatian, yakni perhatian terhadap kesejahteraan petani dan peternak. (*)
BACA JUGA: DPRD Jatim Kawal Pembangunan Fasilitas Penunjang Jembatan Kaca Bromo
Simak video berikut ini:
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
