BACA JUGA: Pemkot Madiun Buru Pekerja Informal yang Belum Terdata Asuransi
"Hal itu agar tidak menjadi beban bagi pemerintahan Jember sekarang yang dipimpin Bupati Hendy dan Wabup Gus Firjaun, sehingga targetnya opini BPK atas LKPD tahun 2021 bisa Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," tegasnya.
Raihan tidak wajar ini bukan yang pertama kalinya. Pada tahun 2019 Jember pernah mendapatkan opini yang buruk terhadap pengelolaan keuangan daerah yakni disclaimer. (ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News