GenPI.co 
Yenri menyebut politik anggaran di Tulungagung belum memihak pada GTT/PTT. Apalagi belum semua GTT/PTT mendapat uang tunjangan transport dari APBD Kabupaten Tulungagung.
“Tidak ada itu perbedaan antara GTT/PTT SD dan GTT/PTT SMP. Itu jadi satu,” ujarnya.
Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Tulungagung, Gunawan berharap pemerintah daerah bisa mengakomodir keluan para GTT/PTT ini.
Pihaknya berjanji untuk memperjuangkan hak kesejahteraan para guru dan pegawai tidak tetap tersebut.
"Kami berharap pemerintah mempertimbangkan kesejahteraan GTT/PTT ini," katanya.
Menurutnya, masih ada sekitar 3 ribuan GTT/PTT lain yang belum mendapat tunjangan yang sama. Sedangkan, 1.700 GTT sudah menerima tunjangan transportasi sebesar Rp 250 ribu per bulan.
Sementara Sekda Sukaji yang turut hadir mengaku belum bisa mengakomodir permintaan Forum GTT/PTT.
Regulasi baru mengatur GTT/PTT guru kelas, guru olahraga dan guru agama saja yang diperkenankan mendapat tunjangan dari APBD Kabupaten.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
