GenPI.co 
Ancaman pembunuhan yang diterima Bupati Thoriq itu merupakan buntut dari sidak dan penertiban pungli di pengelolaan jasa timbang truk pengangkut barang.
Dimana ada MoU yang mulai berlaku sejak 2005 silam dengan pihak ketiga atau swasta mengenai penyatuan pajak dan biaya jasa timbang.
Kebijakan itu, kata Thoriq, mulai berlaku sejak 2005 silam dan telah disengketakan di pengadilan. Pemkab Lumajang dinyatakan bersalah. Namun, MoU tetap berjalan.
"Tapi penarikan jasa timbangannya terus berlangsung," ujar Thoriq.
Sementara itu di dalam video yang ditayangkan pada acara Mata Najwa, Bupati Thoriq sidak dan mendapati surat-surat palsu berkop Dinas Pengelolaan Keuangan Pemkab Lumajang.
Padahal, dinas tersebut sudah tidak ada karena telah diubah berdasarkan peraturan daerah.
"Nah ini atas nama pemerintah, atas nama kabupaten tapi mereka yang cetak," kata Thoriq geram.
Menurut Thoriq, dari MoU itu, Pemkab Lumajang hanya mendapatkan pemasukan Rp1,5 miliar per tahun.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
