GenPI.co 
"KSOTK itu sudah disetujui Gubernur Jawa Timur pada Januari 2021, jadi izinnya sudah keluar sudah sejak Januari 2021," tutur-nya.
Karena menduduki jabatan pelaksana tugas, lanjut dia, sifatnya sementara dan pihaknya akan meminta izin ke Kementerian Dalam Negeri untuk didefinitifkan setelah tiga bulan.
Hendy mengatakan, para pejabat yang dituasi menjadi Plt selama tiga bulan itu tetap mendapatkan penilaian kinerja sesuai visi misi yang dibawanya.
BACA JUGA: Sungai Lamong Meluap Lagi, 11 Desa di Gresik Basah Kuyup
Tentunya dengan took ukur profesionalisme, dan loyalitas. Untuk pejabat eselon dua nanti akan ada assesment (penilaian) khusus.
"Saya optimistis pada Maret 2021 sudah ada APBD 2021 karena selesainya penataan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember. Bahkan akhir Maret wajib memiliki APBD 2021," tandasnya. (ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
