Jatim.GenPI.co - Pengamat Pertanian yang juga Ketua Umum DPN Persaudaraan Mitra Tani Nelayan Indonesia (Petani) Satrio Damardjati meminta, pemerintah membangun big data pangan.
Satrio menilai, big data pangan ini penting untuk mengatur distribusi pupuk dari hulu ke hilir.
BACA JUGA: 3 Menteri Panen Raya di Gresik, Beri Pesan ke Petani
"Yang harus dilakukan pemerintah adalah membangun big data pangan nasional agar pupuk bersubsidi tepat sasaran, karena dari data itu mengatur hulu ke hilir. Supaya menekan mafia pangan dari kenaikan HET tersebut," ujar Satrio, Sabtu (13/3).
Terlebih, kata dia, ada kenaikan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebesar Rp 300 hingga Rp 450 per kilogram.
Satrio menyebut, kenaikan HET pupuk bersubsidi wajarl jika menguntungkan BUMN disektor pupuk, karena itu badan usaha milik negara yang harus untung.
Big data ini, menurutnya untuk mencegah terjadinya permainan di level mafia pangan. Sehingga naiknya HET pupuk bersubsidi tersebut tidak malah menguntungkan mafia pupuk.
Oleh karena itu, untuk mengantisipasi hal tersebut, solusinya ada di segi pendataan.
Pengamat Pertanian Universitas Brawijaya (UB) Mangku Purnomo mengatakan penyesuaian HET pupuk bersubsidi tidak menjadi persoalan bagi petani, sebab saat ini memang harus ditinjau ulang, siapa yang diuntungkan.
"Petani bilang tidak, pabrik tidak, distributor tidak. Jika mau reformasi didistribusi ini yang perlu dibenahi," katanya.
BACA JUGA: Petani di Tulungagung Kesusahan, Air dari Bendungan Menyusut
Purnomo menyarankan kebijakan pupuk subsidi yang ideal untuk tidak main input, tapi di output.
"Bisa tidak kepastian produksi diterima pasar paling tidak tanaman pangan utama. Jadi struktur pasar, termasuk menjaga import yang ugal-ugalan," kata Purnomo. (ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News