GenPI.co 
GenPI.co Jatim - Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya pada Januari 2022 telah menidaklayakan atau menyetop bantuan kepada 7.893 warga penerima bansos.
Lalu pihak Dinsos Surabaya pada Februari juga sudah menyetop 35.000 orang penerima bansos yang ditaklayakkan.
Kepala Dinsos Kota Surabaya Anna Fajriatin menerangkan, penidaklayakkan itu berdasarkan hasil dari musyawarah kelurahan (muskel).
BACA JUGA: 2 Pekan PTM di Kota Malang, Catatkan Hasil Melegakan
Warga yang ditidaklayakkan tersebut dikarenakan mereka sudah meninggal, pindah atau tak ditemukan alamat domisilinya.
"Kami juga melakukan sinkronisasi data dengan teman-teman Dispendukcapil," kata Anna, Jumat (25/3).
BACA JUGA: Sampah Rumah Tangga Terbanyak di Surabaya, Mencengangkan
Data dari muskel itu akan disinkronkan dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil).
"Jadi, ada sekitar 42.893 itu dilepas dari status data MBR. Rata-rata mereka tidak tinggal di Surabaya, tapi ber-KTP Surabaya. Tapi dia dapatkan fasilitas-fasilitas itu," terangnya.
BACA JUGA: Dispendukcapil Surabaya Beri Pengumuman, Mohon Perhatian
Sementara itu, Kepala Dispendukcapil Agus Imam Sonhaji mengatakan, jika mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan, Warga Negara Indonesia (WNI) yang berpindah domisili lebih dari satu tahun wajib melapor kepada instansi pelaksana di daerah asal.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
