GenPI.co 
GenPI.co Jatim - Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi melakukan reshuffle kabinet. Salah satu yang diganti yakni Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional atau Mentri ATR/BPN.
Sofyan Djalil digantikan mantan Panglima TNI Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto.
Pengamat politik Universitas Brawijaya (UB) Wawan Sobari menuturkan pergantian Menteri Agraria dari Sofyan Djalil ke Hadi Tjahjanto menjadi bentuk penyegaran yang dilakukan oleh Presiden Jokowi.
BACA JUGA: Reshuffle Kabinet Pembayaran Persekot Tertunda, Kata Pengamat
Hadi merupakan figur baru di dalam kabinet kerja jilid 2 yang diharapkan mampu melakukan akselerasi program reformasi agraria.
“Menurut saya pertama untuk menteri ini, kita mencuat banyak kasus mengenai mafia tanah sebenarnya tidak lepas sertifikat dan bukti. Itu kan hanya kewenangan dari BPN. Kedua, adalah melanjutkan reformasi agraria yang sudah dilakukan,” ucap Wawan, pada GenPI.co Jatim, Jumat (17/6).
BACA JUGA: Pengamat Politik UB Ikut Berkomentar Reshuffle Menteri
Menurutnya, sertifikat tanah yang dibagikan kepada rakyat itu harus secara nyata dirasakan. Namun yang terjadi, dari pengamatannya masih ada indikasi permainan-permainan yang dilakukan oleh oknum tertentu terkait masalah perizinan.
“Beberapa penyimpangan sudah mencuat di beberapa media, bahwa sertifikat tanah tidak sampai kepada yang bersangkutan. Kemudian, untuk mencairkan dan mendapatkan sertifikat itu juga harus bayar,” imbuhnya.
BACA JUGA: Nasib Honorer Gresik Menyusul Keputusan Kementerian PAN-RB
Hal tersebut tentu berbanding terbalik dengan janji-janji yang diutarakan oleh Presiden Jokowi, di mana sertifikat tanah yang dibagikan diharapkan mampu menjadi sumber penghidupan masyarakat.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
