GenPI.co 
GenPI.co Jatim - Jaringan Islam Antidiskriminasi (JIAD) meminta pemerintah melakukan evaluasi pada Ponpes Shiddiqiyyah, Ploso, Jombang, usai dibatalkannya pencabutan izinnya.
Koordinator JIAD Aan Anshori menyebut, ada dua hal yang dirasanya harus dilakukan oleh pemerintah. Sehingga, persoalan ini tidak hanya berfokus pada dicabut atau tidaknya izin pondok asuhan K.H. Muchtar Mu'thi tersebut.
Sebagaimana yang diketahui, Kiai Muchtar Mu'thi merupakan ayah dari pelaku pencabulan, yakni MSAT.
BACA JUGA: Anak Kiai Jombang Segera Disidangkan, Kepolisian Siap Kawal
"Yang paling substansi adalah langkah-langkah apa yang harus dilakukan pemerintah itu, pascatertangkapnya MSAT tadi," kata Aan kepada GenPI.co Jatim, Selasa (12/7).
"Pak Muhadjir dan Gus Yaqut tidak bisa hanya ngomong ini cabut izinnya, oh ini tidak. Pembinaannya, evaluasinya kaya apa gitu loh," jelasnya.
BACA JUGA: Jadwal Sudah Keluar, Anak Kiai Jombang Segera Disidangkan
Ada dua hal yang menurutnya perlu dilakukan pemerintah, yakni membuka layanan hotline sebagai sarana pengaduan guna mengetahui seberapa banyak jumlah korban MSAT.
Kedua, memastikan keamanan santriwan/santriwati ponpes saat menjalankan kegiatan pendidikan di pondok pesantren tersebut.
BACA JUGA: Anak Kiai Jombang Gigit Jari, Terancam Hukuman Cukup Berat
"Pemerintah kan gak mikir kaya gitu, ribut dicabut atau tidak dicabut," jelasnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
