GenPI.co 
"Sebetulnya sederhana saja ketika anggota DPRD merasa ada persoalan dalam program pembangunan dan pelaksanaan pertanggungjawaban APBD oleh pemerintahan, maka cukup jalankan saja semua fungsi dan hak DPRD sesuai peraturan perundangan yang berlaku," katanya.
Menurutnya, pemboikotan yang dilakukan oknum DPRD Jember ini justru melanggar tata tertib. Karena itu layak untuk mendapatkan sanksi.
Badan Kehormatan DPRD Jember atau partai bisa memberikan sanksi tersebut. Namun, kata Iqbal, sebetulnya sanski terberat berasal dari rakyat Jember terutama basis konstituen anggota dewan yang aspirasinya gagal terakomodasi.
BACA JUGA: Motif Perusakan Sejumlah Rumah di Jember Karena Dendam
"Moralitas oknum DPRD itu tengah dipertaruhkan akibat lebih menonjol-nya arogansi dan egoisme politik. Pemboikotan paripurna oleh oknum DPRD telah mencederai rasa moral dan aspirasi rakyat Jember akibat lebih dominan-nya kepentingan pribadi," ujarnya.
Perlu diketahui, pada masa Bupati Hendy tingkat kesejahteraan DPRD Jember naik signifikan. Belanda legisltaif tahun ini mencapai Rp66 miliar, atau naik 15,27 persen dari tahun lalu.
BACA JUGA: Viral 7 Rumah di Jember Dibakar Orang Tidak Dikenal
Gaji dan tunjangan DPRD Jember juga meningkat 19,44 persen menjadi Rp31 miliar lebih. Pun dengan tunjangan reses yang naik 50 persen menjadi Rp2,2 miliar, serta kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD naik 47,58 persen.
"Kebijakan politik anggaran untuk DPRD selama setahun kepemimpinan Bupati Hendy itu membuktikan adanya komunikasi politik yang harmonis dan elegan," kata dia. (ant)
BACA JUGA: Staf Ahli Bupati Jember Ajukan Praperadilan Kasus Honor Covid-19
Tonton Video viral berikut:
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
