GenPI.co 
Jatim.GenPI.co - DPRD Surabaya mengusulkan adanya redistribusi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dari Puskesmas ke klinik-klinik kesehatan swasta.
Permintaan legislatif ini didasari atas keluhan Asosiasi Klinik Indonesia (Asklin) Surabaya yang menyampaikan penurunan pasien saat pandemi.
BACA JUGA: Aplikasi Non Tunai Makin Dibutuhkan, Yukk Ekspansi ke Surabaya
Ketua Komisi D DPRD Surabaya Khusnul Khotimah mengatakan, dari keluhan yang masuk kepadanya, penurunan pasien terjadi di klinik pratama swasta sejak Januari-April 2021.
"Keluhan Asklin ini langsung kami teruskan ke Dinas Kesehatan Surabaya agar segera diberikan solusi," ujar Khusnul, Minggu (2/5).
Selain redistribusi, kata Khusnul, Asklin menyampaikan dua permintaan lain. Diantaranya, kebebasan memilih Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) kepada para peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui dana APBD.
Satu lagi, ada kesempatan klinik pratama swasta untuk turut berpartisipasi mensukseskan program Universal Health Coverage (UHC) atau Jaminan Kesehatan Semesta (JKS) di Surabaya.
Dengan begitu kebijakan PBI APBD turut juga membantu klinik-klinik pratama swasta, sehingga bisa secara bersama-sama bersinergi. "Terutama dalam hal pembiayaan yang rasional bagi klinik-klinik swasta," imbuhnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
