GenPI.co 
Pun demikian, ia tetap meminta semua pihak menghormati proses hukum dan mengedepankan asas praduga tidak bersalah.
"Masyarakat (Kabupaten) Nganjuk untuk tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah dan menghormati proses hukum yang sedang dilakukan KPK terkait OTT dugaan jual beli jabatan yang dilakukan Bupati Nganjuk Novi," katanya.
Wiyono meminta secara khhusus untuk menghentikan proses pelantikan perangkat desa yang dihasilkan dari jual beli jabatan.
BACA JUGA: Bupati Jember Tunduk Gubernur Jatim, Anulir Keputusan Salat Id
Ia khawatir akan berimbas pada pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.
Pada era kepemimpinan Taufiqurrahman saja, jual beli jabatan berimbas pada 1.178 tenaga honorer K1 di Kabupaten Nganjuk yang tidak jelas nasibnya sampai saat ini. (ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
