GenPI.co 
GenPI.co Jatim - Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian (Sinka) Badan Kepegawaian Negara (BKN) Suharmen mengungkapkan tidak semua honorer bisa diangkat menjadi ASN.
Karena itu, perlu ada pemetaan tenaga non-ASN dengan melakukan pendataan. Suharmen menyebut, pendataan ini penting untuk menentukan arah kebijakan pemerintah dalam urusan honorer.
Dia juga mengakui, akan ada skema outsourcing untuk menyelesaikan honorer yang tidak masuk pendataan non-ASN.
BACA JUGA: Honorer Tenaga Kependidikan Jatim Simak, Ada Info Penting Terkait PPPK
Beberapa honorer yang masuk dalam skema outsourcing, di antaranya, petugas kebersihan, pengemudi dan satuan pengamanan yang memang tidak bisa diangkat ASN.
"Pengemudi, tenaga kebersihan, satuan pengamanan bukan merupakan tenaga non-ASN pada instansi pemerintah, makanya tidak akan didata," ujarnya kepada JPNN.com, Rabu (31/8).
BACA JUGA: Honorer Wajib Simak, Berikut Syarat Ikut Seleksi PNS dan PPPK
Sementara itu, yang masuk dalam pendataan non-ASN adalah honorer K2 terdaftar dalam database BKN dan pegawai non-ASN yang bekerja di instansi pemerintah.
Persyaratannya sesuai SE MenPAN-RB Nomor B/I511/M SM.01.OO/2022 tertanggal 22 Juli, pegawai non-ASN tersebut harus yang menerima pembayaran gaji langsung menggunakan APBN untuk instansi pusat dan APBD di instansi daerah.
BACA JUGA: Guru Honorer di Situbondo Curhat, Minta Tambah Formasi PPPK
Artinya, yang menerima gaji melalui mekanisme pengadaan barang/jasa, individu ataupun pihak ketiga tidak termasuk.
Artikel ini sudah tayang di JPNN.com dengan judul: BKN Tegaskan Tidak Semua Honorer Diangkat ASN, Siap-Siap Jadi Outsourcing
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
